Jakarta (Antara) – Kementerian Kesehatan memastikan penangguhan sementara anestesiologi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (UNPAD) di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung tidak mengganggu layanan kesehatan spesialis di rumah sakit.
Menurut kementerian, penangguhan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengevaluasi sistem pendidikan.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu, Kepala Biro Komunikasi Kesehatan dan Layanan Publik Kementerian, Aji Muhawarman, mengatakan penangguhan yang bertujuan untuk melakukan evaluasi yang komprehensif dan peningkatan dalam sistem pendidikan dokter spesialis, terutama yang diselenggarakan oleh Unpad di RSHS.
Penangguhan sementara mengikuti kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien yang dilakukan oleh tersangka Priguna Anugerah P, seorang peserta dalam PPD anestesiologi dari Fakultas Kedokteran, Universitas Padjajaran.
“Kami fokus pada penanganan kasus bersama dengan Unpad dan polisi untuk melakukan perbaikan di masa depan, untuk mencegah kasus serupa berulang,” kata Muhawarman.
Dia menyebutkan bahwa langkah ini adalah hasil koordinasi dan sepenuhnya didukung oleh Unpad sebagai lembaga akademik yang menyelenggarakan pendidikan kedokteran.
Wakil Menteri Kesehatan Dante Sakssono Harbuwono, pada 10 April, mengatakan partainya sementara menangguhkan aktivitas PPDS dalam anestesiologi dan terapi intensif di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran di RSHS selama satu bulan untuk evaluasi.
Selain itu, partainya juga akan bekerja dengan anestesi kolegium untuk melakukan tes Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI) untuk memeriksa kesehatan mental peserta.
Pada hari Jumat, 11 April, ketua umum Asosiasi Lembaga Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI), Buda Santoso, menyatakan harapannya bagi kementerian untuk mengambil langkah yang lebih bijak dan lebih adil yang mendukung keberlanjutan pendidikan kedokteran.
Dia mencatat bahwa kementerian telah menangguhkan aktivitas PPDS tiga kali. Langkah ini dianggap tidak pantas karena dapat menghalangi proses pendidikan dan mengganggu layanan kesehatan, mengingat bahwa Indonesia saat ini kekurangan dokter spesialis.
Awal pekan ini, polisi regional Jawa Barat telah menangkap pelaku. Dari penyelidikan awal, polisi menemukan indikasi perilaku seksual abnormal di pelaku.
Kanselir Unpad, Profesor Arief S. Kartasasmita, mengusir siswa dan mengatakan bahwa keputusan tersebut mencerminkan sikap perusahaan lembaga dalam menanggapi tuduhan kekerasan seksual dan pelanggaran hukum dan norma.
Berita terkait: RI Govt meresepkan tes kesehatan mental untuk siswa PPDS
Berita terkait: Unpad mengusir siswa PPDS atas kekerasan seksual
Penerjemah: Mekah Yumna, Resinta Sulistiyandari
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © Antara 2025
