JAKARTA (Antara) – Presiden Prabowo Subianto telah menekankan bahwa implementasi program Sekolah Rakyat (Sekolah Rakyat) di 53 lokasi harus direncanakan secara menyeluruh dan ditargetkan secara tepat, kata seorang menteri.
Sekolah Rakyat adalah inisiatif pendidikan gratis yang diluncurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses ke pendidikan dan mengurangi kemiskinan.
“Presiden telah menginstruksikan kami untuk memastikan bahwa situs 53 Sekolah Rakyat disiapkan dengan perencanaan yang cermat,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kompleks Istana Presiden di Jakarta pada hari Rabu.
Dia menambahkan bahwa presiden ingin program tersebut dilaksanakan dengan presisi dari fase perencanaan hingga implementasi dan akhirnya lulus.
Yusuf mencatat bahwa lokasi tambahan dapat ditambahkan di luar 53 situs awal.
Saat ini, Kementerian Pekerjaan Umum sedang mensurvei beberapa lokasi potensial untuk dimasukkan dalam program tahun ini.
Inisiatif Sekolah Rakyat ditujukan untuk keluarga yang hidup dalam kemiskinan, terutama yang diklasifikasikan dalam kategori kemiskinan ekstrem (Desile 1).
“Presiden berharap proses pendaftaran dianggap serius dan bebas dari penyimpangan, yang berarti bahwa seleksi siswa harus didasarkan secara ketat pada kriteria kelayakan,” kata Yusuf.
Pada tahun 2025, pemerintah berencana untuk mendirikan 200 Sekolak Rakyat, dimulai dengan 53 lokasi percontohan.
Sekolah -sekolah ini akan berlokasi di distrik atau kota yang memenuhi kriteria utama seperti ketersediaan lahan, tingkat kemiskinan, dan infrastruktur pendukung, tambahnya.
Pada hari Rabu, Presiden Prabowo bertemu dengan beberapa menteri, termasuk Yusuf dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, untuk membahas kemajuan program.
Sekolah Rakyat dijadwalkan akan diluncurkan pada tahun akademik 2025-2026. Ini akan dibiayai melalui anggaran negara dan pendanaan sektor swasta.
Perekrutan guru sudah berlangsung, melibatkan pegawai negeri, guru kontrak, dan lulusan program pendidikan profesional guru.
Kurikulum saat ini sedang diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh Prof. Muhammad Nuh, dengan pelatihan tambahan dijadwalkan akan dimulai pada Juni 2025.
Berita terkait: Indonesia Terbuka untuk Pendanaan Eksternal untuk Program Sekolah Rakyat
Berita terkait: Kementerian membentuk gugus tugas untuk program sekolah gratis
Penerjemah: Fathur Rochman, Resinta sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2025
