Jakarta (Antara) – Menteri Perumahan dan Area Penyelesaian (PKP), Maruarar Sirait, juga dikenal sebagai ARA, akan segera meresmikan Asosiasi Penduduk Perumahan Subsidi.
“Saya juga akan segera meresmikan ini. Kami akan memiliki Asosiasi Penduduk Perumahan Subsidi,” ia mengkonfirmasi di Jakarta pada hari Jumat.
Saat ini, ada asosiasi bisnis dan pengembang di sektor perumahan, tetapi konsumen belum memiliki forum atau asosiasi formal untuk menyuarakan aspirasi mereka di sektor perumahan.
“Sehingga jelas siapa yang berkomunikasi dengan siapa,” katanya.
Dengan asosiasi, dialog akan lebih mudah, dan pemerintah juga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan aktor bisnis di sektor perumahan.
“Akan ada saluran untuk aspirasi. Kami, sebagai pemerintah, juga menciptakan keseimbangan antara konsumen, atau orang -orang, dan pengusaha dan pengembang. Dengan cara ini, kami menciptakan ekosistem perumahan yang sehat,” katanya.
Menteri Sarait mengatakan bahwa pengembang harus bertanggung jawab atas kualitas perumahan bersubsidi yang mereka bangun.
Untuk memastikan hal ini, Kementerian PKP akan terus melakukan pemantauan lapangan dari setiap kompleks perumahan bersubsidi.
Menurut Sirait, pengembang harus bertanggung jawab untuk memperbaiki fasilitas dan infrastruktur yang ada jika ada kerusakan yang mengganggu kenyamanan penduduk.
Dia akan berusaha untuk mengimplementasikan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memajukan program 3 juta rumah dengan mempromosikan perumahan bersubsidi yang berkualitas dan bertarget.
Dia mendesak warga negara berpenghasilan rendah untuk sepenuhnya memanfaatkan program hipotek bersubsidi untuk individu berpenghasilan rendah (KPR Sejahtera) di bawah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membeli rumah pertama mereka.
Tujuh puluh lima persen dari dana untuk skema hipotek FLPP akan bersumber dari anggaran negara dan 25 persen dari sektor perbankan.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan bersubsidi sehingga orang dapat hidup di lingkungan yang nyaman dan layak huni.
Berita terkait: Menteri Indonesia mencari 500.000 rumah bersubsidi untuk memudahkan backlog
Berita terkait: Pemerintah RI memperluas perumahan bersubsidi untuk mencapai keadilan sosial
Berita terkait: Perumahan Kur membawa kepastian bagi keluarga berpenghasilan rendah
Penerjemah: Aji Cakti, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © Antara 2025
