Pontianak, W Kalimantan (Antara) – Kementerian Kehutanan pada hari Sabtu bersumpah toleransi nol bagi penduduk menemukan sengaja menyiapkan kebakaran di Kalimantan Barat di tengah musim kemarau puncak di provinsi ini, yang biasanya membentang dari Juli hingga akhir Agustus.
“Seperti yang diperingatkan BMKG (Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), Kalimantan Barat menghadapi puncak musim kemarau. Jadi, kami tidak menyatakan toleransi untuk membakar,” kata Menteri Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq.
Berbicara di sebuah briefing darurat tentang mitigasi api di sini, ia mengatakan bahwa peraturan lokal yang memungkinkan pertanian tebang-dan-bakar di dua hektar tanah bertentangan dengan peraturan nasional.
Oleh karena itu, Nurofiq menyoroti pentingnya mengambil tindakan segera, termasuk pagar bangunan dan menandai area yang paling rentan terhadap kebakaran hutan dan tanah, untuk mendukung upaya pencegahan kebakaran.
Dia juga menekankan pentingnya mengambil tindakan hukum yang keras terhadap mereka yang memicu kebakaran hutan di daerah -daerah rentan seperti lahan gambut, selain mengembangkan teknologi untuk pencegahan kebakaran dan upaya mitigasi.
Penerapan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi hotspot di provinsi ini telah membuktikan efektivitas pendekatan teknologi dalam menangani kebakaran hutan, katanya.
“Beberapa hari yang lalu, hampir 400 hotspot yang menunjukkan potensi kejadian kebakaran hutan terdeteksi di Kalimantan Barat, tetapi pagi ini, tidak ada dari mereka yang ada. Ini adalah pencapaian yang luar biasa,” tambah Nurofiq.
Sementara itu, pada pertemuan itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mendorong kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk pencegahan dan mitigasi api di provinsi tersebut.
Dia meminta semua pemangku kepentingan terkait untuk melindungi lingkungan dari kegiatan berbahaya yang dapat memicu kebakaran hutan, yang tidak hanya akan menghancurkan ekosistem tetapi juga menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan ekonomi.
Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Kementerian Kehutanan mengatakan bahwa kebakaran hutan telah membakar 8.500 hektar tanah di seluruh Indonesia pada Mei 2025, dengan sebagian besar kebakaran tanah dan hutan yang disebabkan oleh faktor antropogenik.
Menanggapi kasus -kasus kebakaran hutan selama musim kemarau, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk menyiapkan langkah -langkah antisipatif, terutama di daerah yang rentan di Kalimantan dan Sumatra.
Berita terkait: Pemerintah mengejar pendekatan kolaboratif untuk memulihkan lahan gambut yang terbakar
Berita terkait: Peraturan Perlindungan Peatlands Diimplementasikan Secara Sistematis Sejak 2015
Penerjemah: Rendra O, Rahmad Nasution
Editor: Primayanti
Hak Cipta © Antara 2025
