JAKARTA (Antara) – Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia, Teuku Riefky Harya, telah menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif di daerah.
Setelah meresmikan Dewan Direksi Organisasi Pegawai Negeri Sipil Baru (Korpri) kementerian di Jakarta pada hari Kamis, Harya mencatat bahwa dekrit bersama tentang pedoman untuk mendirikan kantor ekonomi kreatif regional telah dikeluarkan.
Dekrit bersama, ditandatangani oleh Harya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, telah mengarah pada pendirian kantor ekonomi kreatif di 19 provinsi dan 80 distrik dan kota.
Harya mengatakan bahwa langkah -langkah penguatan kelembagaan tidak akan berhenti di pendirian kantor -kantor ini.
Kementerian Ekonomi Kreatif juga mendorong revisi terhadap hukum pemerintah daerah dan telah menyerukan penerbitan surat edaran Menteri Dalam Negeri untuk memasukkan ekonomi kreatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Regional (RPJMD) dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Ini, jelasnya, akan memastikan bahwa pengembangan ekonomi kreatif diintegrasikan sebagai bagian inti dari kebijakan regional.
Harsya menekankan bahwa dukungan dari semua pihak sangat penting, karena kementerian masih relatif baru dan fasilitasnya, peraturan, dan yayasan kelembagaan memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Pada 9 Agustus, anggota staf ahli kementerian, Septriana Tangkary, melaporkan bahwa ekonomi kreatif Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa dari 2013 hingga 2024.
Menurut data kementerian, jumlah pekerja di sektor ekonomi kreatif naik dari 14 juta pada 2013 menjadi 26,47 juta pada tahun 2024.
Selain itu, selama periode yang sama, nilai ekspor ekonomi kreatif meningkat dari US $ 15 miliar menjadi US $ 25,1 miliar.
Berita terkait: Roadmap Ekonomi Kreatif untuk Meningkatkan Standing ASEAN Indonesia
Berita terkait: Papua dataran tinggi Indonesia memberdayakan kaum muda untuk menumbuhkan ekonomi kreatif
Penerjemah: Adimas Raditya, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2025
