Karawang, Jawa Barat (Antara) – Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral berencana untuk mendiversifikasi kegiatan hilir di sektor perikanan dan perkebunan selama delapan tahun ke depan dengan memanfaatkan bekas lokasi pertambangan di Maluku Utara.
“Selama tahun ke -8 atau 9 dari proyek hilir ini di Maluku Utara, kita akan mulai membangun pusat ekonomi baru di sektor perikanan dan perkebunan dengan menggunakan kembali bekas lokasi pertambangan,” kata Menteri Sumber Daya Mineral Bahlil Lahlil Lahlil Lahlil di sini pada hari Minggu.
Dia membuat pernyataan selama upacara peletakan batu pertama untuk Proyek Ekosistem Industri Baterai EV Terpadu oleh Konsorsium Antam -IBC -CBL di Artha Industrial Hills (AIH) di Karawang, Jawa Barat.
Menurut Lahadalia, tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan di Maluku Utara bahkan setelah operasi pertambangan berakhir. “Setelah penambangan selesai, harus ada diversifikasi dalam jenis kegiatan hilir yang kami kembangkan,” katanya.
Sebelumnya, selama Forum Geopolitik Jakarta 2025 yang diselenggarakan oleh Institut Ketahanan Nasional Indonesia pada 24 Juni, Lahadalia mengungkapkan bahwa ia sedang mempersiapkan peta jalan untuk upaya hilir pasca-penambangan, sebagai bagian dari komitmen pemerintah terhadap pengembangan industri yang berkelanjutan.
Roadmap akan berfungsi sebagai rencana jangka panjang ketika cadangan nikel Indonesia habis, yang diproyeksikan terjadi dalam 10 hingga 30 tahun ke depan.
Dia menambahkan bahwa Indonesia memiliki potensi tidak hanya untuk merehabilitasi bekas lokasi penambangan nikel tetapi juga untuk menggunakan kembali bekas area penambangan batubara untuk industri hilir.
Menurut laporan baru -baru ini oleh Global Energy Monitor (GEM) berjudul “Bright Side of the Mine: Peluang Solar untuk merebut kembali jejak batubara,” Indonesia berada di peringkat kedua secara global untuk potensi pengembangan surya pada mantan penambangan dan lokasi yang tidak digunakan, dengan perkiraan kapasitas 59,45 gigawatts (GW).
Terlepas dari potensi ini, Indonesia saat ini hanya berencana untuk mengembangkan 600 megawatt (MW) energi matahari di lahan pertambangan sebelumnya.
Berita terkait: Pemerintah membersihkan 18 proyek hilir senilai US $ 45 miliar
Berita terkait: Indonesia mempercepat pemulihan 800.000 ha bekas situs pertambangan
Berita terkait: KKP memberdayakan instruktur lapangan untuk pengembangan pesisir yang berkelanjutan
Penerjemah: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © Antara 2025
