Jakarta (Antara) – Pemerintah Indonesia mempercepat pembangunan pos -pos perbatasan untuk memperkuat kedaulatan teritorial dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan, menurut seorang menteri kabinet.
“Kami berkomitmen penuh untuk menyelesaikan semua tahap pembangunan pasca perbatasan sejalan dengan standar kualitas yang mapan,” kata Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo pada hari Minggu.
Dia menambahkan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Badan Manajemen Perbatasan Nasional (BNPP), untuk memastikan pelaksanaan proyek yang lancar.
Kementerian mendukung pembangunan tiga pos perbatasan yang belum selesai di bawah fase kedua pembangunan: pos perbatasan Midang panjang di Nunukan, Kalimantan Timur; Pos Perbatasan Oepoli di Kupang, Nusa Tenggara Timur; dan pos perbatasan Sei Kelik di Sintang, Kalimantan Barat.
Selain bangunan, kementerian juga membangun jalan akses yang menghubungkan tiang ke jalan nasional terdekat.
Sejak 2015, konstruksi telah dibagi menjadi dua fase. Tujuh pos diselesaikan selama fase pertama, dan 11 direncanakan di bawah yang kedua. Ketujuh pos di fase pertama telah dibangun dan diresmikan, sementara delapan dari 11 pada fase kedua telah selesai.
Pemerintah telah mengusulkan fase ketiga, yang mencakup pembangunan delapan pos perbatasan tambahan, termasuk yang ada di Kalimantan Barat dan Papua. Implementasi menunggu instruksi presiden baru.
Berita terkait: Pos perbatasan membantu memacu pertumbuhan ekonomi lokal: presiden
Berita terkait: Delapan dari 15 pos perbatasan Indonesia sekarang beroperasi penuh
Penerjemah: Aji Cakti, Raka Adji
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2025
