JAKARTA (Antara) – Komisi IX Indonesia dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengawasi alokasi anggaran kesehatan dalam RUU Anggaran Negara (RAPBN) 2026 untuk memastikannya digunakan secara efektif.
“Angka ini cukup besar. Kami akan memastikan penggunaan anggaran yang optimal untuk memberi manfaat bagi publik, terutama untuk layanan kesehatan yang adil di seluruh negeri,” kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX.
Pada 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi anggaran kesehatan dan ketenagakerjaan untuk tahun 2026 selama pidatonya di hadapan Parlemen. Anggaran kesehatan telah ditetapkan pada RP244 triliun (sekitar US $ 15,1 miliar).
Honoris menekankan bahwa dana harus sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan layanan perawatan kesehatan.
Dia juga menyoroti perlunya meningkatkan jumlah pekerja perawatan kesehatan, termasuk dokter umum dan spesialis, untuk mencocokkan anggaran yang diperluas.
Komisi IX akan terus memantau implementasi Program Meal Nutritious (MBG) gratis, yang dikelola oleh National Nutrition Agency (BGN), mencatat bahwa pada Agustus 2025, hanya 14 persen dari target tahun berjalan telah direalisasikan. Anggaran MBG diperkirakan akan meningkat menjadi RP335 triliun pada tahun 2026.
“Dengan anggaran yang begitu besar, kami ingin memastikan cakupannya, terutama mengingat kasus keracunan makanan massal baru -baru ini di beberapa daerah. Tahun depan, BGN harus meningkatkan sistem untuk memastikan kualitas makanan,” kata Honoris.
Komisi juga akan mengawasi program kerja, menekankan bahwa tujuan pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran menjadi 4,76 persen dan menciptakan 3,6 juta pekerjaan baru pada tahun 2025 belum tercapai sepenuhnya.
Honoris mendesak pemerintah untuk menerapkan stimulus ekonomi yang lebih kuat dan inisiatif penciptaan lapangan kerja yang konkret.
“Kami tidak akan berhenti mengkritik program yang membahayakan publik, sambil mendukung program yang baik untuk berjalan secara optimal,” tambahnya, menegaskan kembali pendekatan seimbang Komisi IX terhadap tugas legislatif, penganggaran, dan pengawasannya.
Berita terkait: Indonesia mengalokasikan RP244T untuk kesehatan, mencakup 96,8 juta warga pada tahun 2026
Berita terkait: Lima persen anggaran negara diamankan untuk kesehatan pada tahun 2025: Sri Mulyani
Penerjemah: Tri Meilani A, Resinta Sulistiyandari
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2025
