Beranda Nasional Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan digital, akses

Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan digital, akses

2
0
Pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan digital, akses


JAKARTA (Antara) – Menteri Komunikasi dan Urusan Digital Indonesia Meutya Hafid mengatakan sinergi antara pelayanannya (Kemkomdigi) dan Angkatan Bersenjata Nasional (TNI) adalah langkah strategis untuk mempercepat agenda transformasi digital nasional negara itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, Hafid mengatakan salah satu contoh kolaborasi ini adalah upaya bersama untuk memperluas konektivitas internet di daerah terbelakang, perbatasan, dan terluar (3T).

TNI membantu mengidentifikasi lokasi strategis yang membutuhkan konektivitas dan mengamankan infrastruktur, memungkinkan kementerian untuk memberikan akses internet yang optimal, jelasnya.

“Kemkomdigi bekerja untuk membangun konektivitas di Papua bekerja sama dengan mitra kami di TNI, terutama yang ditempatkan di wilayah tersebut,” kata Hafid.

Dia memuji kemitraan dan menyatakan harapan bahwa upaya serupa akan berlanjut, terutama di daerah yang menghadapi tantangan keamanan, sehingga semua bidang negara dapat mengambil manfaat dari digitalisasi nasional.

Hafid menekankan bahwa inisiatif ini adalah bagian penting dari mewujudkan Indonesia Digital Vision 2045, yang bertujuan untuk memastikan akses digital yang adil di seluruh kepulauan.

Di luar konektivitas, ia menekankan perlunya kementerian dan TNI untuk bekerja sama dalam memperkuat pertahanan nasional dalam domain digital, mengutip dinamika geopolitik global yang berkembang di mana konflik semakin melibatkan perang dunia maya.

“Peperangan digital telah menjadi komponen konflik geopolitik saat ini, menggarisbawahi perlunya pertahanan digital yang kuat,” katanya.

Hafid mencatat bahwa tantangan pertahanan digital menjadi lebih kompleks karena inovasi teknologi yang cepat dapat menciptakan kerentanan jika tidak dikelola dengan benar.

Dia menunjuk teknologi yang muncul seperti konektivitas satelit Low Earth Orbit (LEO) yang disediakan oleh perusahaan asing dan aliran besar data lintas batas sebagai risiko potensial terhadap keamanan nasional.

“Itulah sebabnya digitalisasi harus dilindungi tidak hanya oleh para ahli tetapi juga oleh mereka yang memiliki keahlian pertahanan strategis,” katanya.

Dia juga menggarisbawahi pentingnya melibatkan publik dalam sinergi ini, terutama dalam mengatasi penyebaran disinformasi.

Berbagai macam dan berita palsu, dia memperingatkan, dapat merusak keamanan nasional, membuat koordinasi yang erat penting untuk menjaga stabilitas publik.

Berita terkait: Rencana rak ri untuk cabang militer cyber mandiri
Berita terkait: Menteri mendesak keamanan siber yang lebih kuat untuk pertahanan nasional

Penerjemah: Livia, Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Hak Cipta © Antara 2025



Source link

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini