JAKARTA (Antara) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa koperasi desa merah dan putih membangun dan memperkuat ekonomi desa independen dengan semangat kerja sama.
“Pembentukan 80 ribu koperasi desa merah dan putih di seluruh desa di Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan partisipasi ekonomi desa,” katanya dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Kamis.
Dia menilai bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di desa tetap tinggi karena kurangnya peluang kerja dan upah yang rendah.
Situasi ini dianggap telah menyebabkan aliran uang produktif di desa -desa terbatas, dan telah menyebabkan munculnya hiu pinjaman, perantara, dan praktik pinjaman online ilegal.
“Koperasi Desa Merah dan Putih diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah ini dengan memperpendek rantai distribusi yang terlalu panjang untuk produk dan layanan, seperti distribusi pupuk dan LPG 3 kg (gas minyak cair),” katanya.
Selain itu, wakil menteri menyatakan bahwa dasar hukum untuk koperasi desa adalah Pasal 33 Konstitusi 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi ada di tangan rakyat.
Dia juga menunjukkan data yang menunjukkan bahwa banyak orang usia kerja meninggalkan desa, menghasilkan ekonomi desa yang stagnan.
Oleh karena itu, katanya, peraturan perbankan telah mengharuskan bank untuk memberikan kredit khusus kepada penduduk desa melalui koperasi desa.
Menurut Juliantono, koperasi desa memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain, menjadi agen LPG 3 kg, distributor utama pupuk bersubsidi, dan penjual obat-obatan yang terjangkau melalui toko obat desa.
Koperasi desa juga menyediakan layanan klinik kesehatan, layanan tabungan dan pinjaman, serta fasilitas penyimpanan dingin.
Meskipun koperasi telah didirikan, Juliantono mencatat bahwa mereka masih dalam tahap pengembangan teknis operasional untuk memastikan kemampuan mereka untuk memberikan manfaat ekonomi nyata kepada masyarakat desa.
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan sekitar 80 ribu koperasi desa secara nasional di bawah Program Koperasi Desa Merah dan Putih di Distrik Klaten, Jawa Tengah, pada 21 Juli.
Berita terkait: Kementerian, BPS Sinkronisasi Data Desa untuk Pengentasan Kemiskinan
Berita terkait: Menteri meramalkan koperasi desa yang memerangi eksploitasi perantara
Penerjemah: Arnidhya Nur, Raka Adji
Editor: Primayanti
Hak Cipta © Antara 2025
