Jakarta (Antara) – Menteri Koordinasi untuk Urusan Politik, Hukum, dan Keamanan, Buda Gunawan, telah mengkonfirmasi bahwa desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan akan memperkuat kerja sama dengan lembaga terkait untuk mencegah masuknya barang -barang ilegal ke Indonesia.
“Saya akan terus mendorong dan memastikan bahwa desk pencegahan dan pemberantasan penyelundupan bekerja secara berkelanjutan untuk mensinergi kementerian dan agensi untuk memberantas penyelundupan di Indonesia,” kata menteri dalam sebuah pernyataan resmi yang diterima di Jakarta pada hari Jumat.
Menurut Gunawan, kerja sama lintas sektor sangat penting untuk menuntut penyelundup yang beroperasi dengan cara yang kompleks dan terorganisir.
Melalui kerja sama silang-agensi, pemerintah dapat dengan mudah mengamankan semua titik masuk dan keluar ke wilayah Indonesia melalui darat, laut, dan rute udara.
“Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat keamanan dan penegakan hukum, terutama di daerah maritim yang cenderung digunakan sebagai rute penyelundupan lintas batas,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea Cukai dan Cukai mengumumkan penutupan operasi terintegrasi untuk paruh pertama tahun 2025 dan peluncuran gugus tugas khusus untuk memberantas penyelundupan.
Dia juga berbagi temuan operasi Sriwijaya dan Wallacea yang dilakukan dari 1 Mei hingga 7 Juli 2025, yang mencatat 16 upaya untuk menyelundupkan barang selundupan seperti narkotika, pasir timah, rokok ilegal, produk tekstil, serta komoditas dasar selama periode tersebut.
Dalam salah satu penghancur narkoba yang paling menonjol, para pejabat menyita rekor dua ton metamfetamin yang sedang diangkut dengan kapal yang disebut MV Sea Dragon Tarawa.
“Saya juga menghargai ini, yang menunjukkan kinerja meja pencegahan dan penyelundupan dalam memberantas penyelundupan, menegakkan hukum, dan melindungi kedaulatan ekonomi Indonesia melalui pengawasan maritim yang kuat dan strategis,” katanya.
Penerjemah: Walda Marison, Asri Mayang Sari
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © Antara 2025
