Jakarta (Antara) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan pentingnya mengintegrasikan etika dan inklusivitas ke dalam tata kelola kecerdasan buatan (AI).
Di UNESCO Global Forum tentang Etika Kecerdasan Buatan di Bangkok, Thailand, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan posisi Indonesia sebagai negara berkembang yang secara aktif mengubah etika AI dan prinsip -prinsip inklusivitas menjadi kerangka kerja peraturan yang konkret.
“Indonesia telah mengintegrasikan prinsip -prinsip etika dan inklusivitas AI UNESCO ke dalam perumusan dan pemerintahan kebijakan nyata,” kata Patria dalam sebuah pernyataan yang diterima di sini, Rabu.
Wakil Menteri menyoroti bahwa Indonesia tidak hanya secara normatif mendukung rekomendasi UNESCO tentang etika AI (2021) tetapi juga telah mengambil beberapa langkah substantif dan terukur untuk mengimplementasikannya di tingkat nasional.
Integrasi ini mencakup pengembangan strategi AI nasional yang akan diikuti oleh penerbitan peraturan AI dalam waktu dekat.
Patria merinci langkah-langkah integrasi yang diambil, termasuk pengembangan peta jalan kecerdasan buatan berbasis etika, yang sekarang memasuki tahap persiapan akhir dengan melibatkan para pemangku kepentingan dan penyelesaian penilaian kesiapan AI nasional (AI-RAM), yang digunakan untuk memetakan potensi dan tantangan pengembangan AI di berbagai sektor.
Kementerian juga telah mengeluarkan surat edaran menteri tentang etika AI untuk melayani sebagai referensi interim awal untuk industri dan sektor publik. Selain itu, kementerian memanfaatkan kerangka hukum nasional yang ada, seperti hukum PDP dan hukum ITE, sebagai pilar hukum untuk perlindungan data dan etika pemrosesan informasi berbasis AI.
Di Forum, Patria menyoroti tiga tantangan utama yang dihadapi oleh negara -negara berkembang dalam tata kelola AI: menyeimbangkan regulasi dan inovasi, bakat digital terbatas, dan perbedaan dalam infrastruktur dan standar teknis antar daerah.
Untuk itu, ia menegaskan kembali pentingnya kolaborasi di antara negara -negara selatan untuk mengatasi tantangan bersama.
“Untuk Indonesia, kerja sama internasional, terutama dengan Global South, bukan hanya tentang berbagi teknologi, tetapi, lebih mendasar, tentang berbagi tanggung jawab untuk AI etis dan inklusif. Kita juga harus memastikan bahwa tidak ada negara yang tertinggal dalam transisi AI transformatif,” kata Patria.
Forum Dialog Antar-Ministerial adalah bagian dari serangkaian agenda UNESCO yang berlangsung pada 24-27 Juni di Bangkok.
Forum ini menyatukan para pemimpin dunia, pakar AI, perwakilan industri, dan akademisi untuk meninjau kemajuan tata kelola AI di negara masing -masing sejak penerbitan rekomendasi UNESCO 2021 tentang etika AI, yang telah diadopsi oleh lebih dari 194 negara.
Berita terkait: Indonesia Advokat untuk AI Ethical: Menteri
Berita terkait: Mata Indonesia Peraturan Nasional Rinci tentang Kecerdasan Buatan
Penerjemah: Arie Novarina
Editor: Primayanti
Hak Cipta © Antara 2025
